Bela Rakyat Jenderal Dipidanakan: Gubernur Lemhanas Sebut TNI Milik Presiden, DPR RI: Harusnya Diapresiasi

Najwa pun mengajukan pernyataan lagi jika narasi TNI bersatu dengan rakyat apakah sudah tepat? Agus menjawab tidak.

"Tidak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk Mabes, bukan untuk institusi," katanya.

Agus melanjutkan, keputusan Junior membela rakyat sipil yang berkasus tanah juga merupakan tindakan keliru.

"Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya manusia sipil di masa damai. Seperti tadi Brigjen Junior, itu sudah salah pengertian, pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia," katanya.

Agus malah mengkritik mengapa Bintara Pembina Desa (Babinsa) malah mengurusi masalah sipil, seperti membantu rakyat kecil yang terlibat kasus sengketa lahan dengan korporasi.

Baca Juga: Gawat! Ratusan Mesin Parkir di Kota Bandung Rusak, Target Retribusi dalam 3 Tahun Terakhir Tak Pernah Tercapai

"Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk ngotak-ngatik, ngurus urusan sipil," katanya.

Anggota DPR RI Fadli Zon mengaku aneh dengan pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo yang mengatakan TNI milik Presiden bukan milik rakyar.

"Aneh Gub @LemhannasRI katakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat," ujar Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon, Senin, 11 Oktober 2021.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyatakan, TNI sudah jelas merupakan alat negara dan sejak awal adlah tentara rakyat bukan tentara presiden.