Network
Sebab pedagang tersebut telah memperjual-belikan kios aset pemerintah yang sebelumnya dibagikan secara gratis.
“Kita pidanakan. Enggak boleh itu aset negara. Pemerintah memberi gratis, subsidi, agar membantu pedagang tidak terjerat utang rentenir. Kios oper ke orang lain, kamu jualan di depan. Itu aset negara, kalau dipindahtangankan kamu harus izin ke negara. Itu uang masuk ke pribadi, kalau kamu aparat negara kamu korupsi namanya,” tegas Dedi.
Terkait temuan tersebut Dedi minta pemerintah data kembali pedagang pasar yang memiliki kontrak dan perjanjian kios tidak boleh dijual. Jika ditemukan kios berpindah tangan atau dijual maka harus ditindak tegas.
“Pasar ini dulu dibiayai pemerintah puluhan miliar tujuannya adalah agar para pedagang dapat kios gratis tidak terlibat utang ke pihak ketiga. Sehingga pedagang bisa sejahtera. Tapi faktanya kios dialihkan ke orang lain dan mereka pilih jualan di depan di luar pasar,” ujar Kang Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Demokrat Sudah Tahu Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pasti Bermasalah: Harus Dijelaskan!
Sementara itu salah seorang pedagang yang memiliki kios di dalam pasar merasa senang dengan penertiban tersebut. Sebab selama ini dagangan mereka sepi karena warga lebih memilih membeli di luar pasar.
“Semua pada jualan di depan, otomatis kita yang di dalam sepi. Orang-orang pilih yang di depan karena kadang malem mau ke belakang. Terima kasih sekarang sudah rapi dan tertib. Mudah-mudahan kita dagang lancar lagi seperti awal,” ujarnya.
Seperti diketahui saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi membangun dan merevitalisasi sejumlah pasar. Salah satunya adalah Pasar Senin yang kemudian berganti nama menjadi Pasar Leuwipanjang atau Pasar Ki Sunda.
Para pedagang lama di pasar yang telah dibangun atau direvitalisasi oleh pemerintah diberikan kios gratis dengan syarat menjaga kebersihan dan ketertiban. Selain itu pedagang dilarang menjual atau memindah tangankan kios.***
