Network
GALAMEDIA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen (Purn) Agus Widjojo tengah menjadi sorotan publik.
Hal itu karena Agus Widjojo mengatakan bahwa TNI adalah milik Presiden dan bukan milik rakyat.
Sontak pernyataannya itu disorot banyak pihak termasuk mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Melalui cuitannya, Said Didu heran dengan pernyataan Agus Widjojo yang beranggapan bahwa rakyat adalah milik Presiden.
"Negara berbentuk kerajaan saja tidak menganggap rakyat milik raja," cuitnya dikutip Galamedia dari Twitter @msaid_didu, Selasa 12 Oktober 2021.
Baca Juga: Sebagian Besar Wilayah Cerah, Berikut Prakiraan Cuaca Jawa Barat 12 Oktober 2021
"Kok negara berbentuk republik anggap rakyat milik Presiden," sambungnya.
Cuitan yang dituliskan Said Didu itu menanggapi cuitan Fadli Zon yang juga merasa aneh dengan pernyataan Agus.
"Aneh Gub @LemhannasRI katakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat. TNI jelas alat negara n sejak awal adlh tentara rakyat bukan tentara presiden. TNI harusnya berpihak pd rakyat bukan korporasi/konglomerasi. Apa yg dilakukan Brigjen Junior harusnya diapresiasi bukan sebaliknya.," cuit Fadli Zon di Twitternya.
Sebelumnya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo yang mengatakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat.
Hal tersebut terungkap pada sebuah video percakapan Agus Widjojo dengan Najwa Shihab viral di media sosial.
Baca Juga: Paling Update! 20+ Kode Redeem FF 12 Oktober 2021, Klaim Hadiah Spesial Khusus Hari Ini
Hal itu bermula saat Najwa Shihab bertanya kepada Agus Widjojo, "konsep tentara menyatu dengan rakyat itu apakah keliru, dan TNI bukan punya rakyat?".
Agus pun menjelaskan, jika awalnya TNI lahir dari bangsa yang berjuang. "Kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu," ujar Agus.
Agus menjelaskan, perjuangan meraih kemerdekaan itu merupakan perjuangan politik, yang terbagi atas laskar.
"Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, gitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik," ujarnya.
Menurut Agus, waktu perang tentara memang menyatu dengan rakyat. Dia menyebut, prinsip perang gerilya memang tentara harus menyatu dengan rakyat, seperti antara ikan dan air. Hal berbeda jika terjadi masa damai, tentara tidak lagi menyatu dengan rakyat.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kota Bandung Selasa 12 Oktober 2021: Cenderung Berawan, Suhu 20 - 31 Derajat Celcius
Agus mengatakan, jika TNI itu milik presiden atau mereka yang memenangkan pilkada.
"Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu," ujar Agus.
Najwa pun mengajukan pernyataan lagi jika narasi TNI bersatu dengan rakyat apakah sudah tepat? Agus menjawab tidak.
"Tidak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk Mabes, bukan untuk institusi," imbuhnya.
Agus melanjutkan, keputusan Junior membela rakyat sipil yang berkasus tanah juga merupakan tindakan keliru.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Disebut The Real Presiden, Ferdinand Hutahaean: Beliau Bekerja Mati-matian
"Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya manusia sipil di masa damai. Seperti tadi Brigjen Junior, itu sudah salah pengertian, pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia," kata Agus.
Agus malah mengkritik mengapa Bintara Pembina Desa (Babinsa) malah mengurusi masalah sipil, seperti membantu rakyat kecil yang terlibat kasus sengketa lahan dengan korporasi.
"Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk ngotak-ngatik, ngurus urusan sipil," ujarnya.***
