Network
GALAMEDIA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera turut mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana APBN.
Menurutnya, keputusan Jokowi menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang berpeluang besar merusak kredibilitas proyek BUMN lainnya.
“Bismillah, keputusan menggunakan dana APBN utk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menunjukkan inkonsistensi pemerintah yg berpeluang besar merusak kredibilitas proyek2 BUMN. Dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN,” ujarnya melalui Twitter @MardaniAliSera Selasa, 12 Oktober 2021.
Baca Juga: BRI Ungkap Keberhasilan Program Transformasi BRIVOLUTION di Ajang INDI 4.0
Mardani kemudian menyoroti besarnya biaya proyek yang bisa saja disebabkan oleh beberapa hal.
“Tidak hati2 dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya,” tuturnya.
Dia khawatir proyek ini malah akan membebani pemerintah dan menyebabkan kerugian jangka panjang.
Baca Juga: Marahi Kakek-kakek, Taqy Malik Sentil Baim Wong: Setidaknya Tegur dengan Cara Santun dan Beradab
“Ada kekhawatiran proyek ini akan membebani pemerintah. Belum lagi perkiraan minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi Covid-19. Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang,” imbuhnya.
Bahkan menurut anggota DPR tersebut, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak pernah luput dari masalah sejak tahun 2015.
“Proyek ini pun tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir 2015. Imbas dari studi kelayakan yang terburu2 serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh,” ungkapnya.
Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 12 Oktober 2021: Antam Masih Stabil, UBS Turun Tipis
Karena itu, sangat disayangkan jika APBN harus digunakan dalam proyek ini, mengingat krisis Covid-19 yang masih belum berakhir termasuk di Indonesia.
“Amat disayangkan anggaran penyertaan modal negara justru menyimpang dari rumus tsb. Imbas kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan politik praktis daripada perhitungan bisnis yg transparan & komprehensif,” katanya.
“Kita sama2 tahu kondisi keuangan negara tengah menemui ujian besar. Besar sekali defisit anggaran untuk penanganan Covid-19 selama dua tahun terakhir. Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang,” pungkasnya.***
