Network
Ngabalin juga menyinggung betapa pentingnya kereta cepat ini untuk rakyat.
Sebab, dalam isu yang sudah masuk dalam proyek strategi nasional, itu merupakan kepentingan yang penting bagi rakyat.
Baca Juga: Kian Merajalela, Kapolri Instruksikan Sikat Habis Pinjaman Online Ilegal
Hal ini dilakukan, lanjut Ngabalin, agar proyek yang sudah ada tidak mangkrak.
“Dalam proyek pelaksanaan kan sudah jalan, untuk bisa jalan kan tidak mungkin bermasalah, ketika kesepakatan dengan pemerintah menetapkan proyek, maka tak boleh lagi meninggalkan proyek-proyek yang mangkrak, karena uang negara habis dengan proyek mangkrak,” ungkapnya.
“Bayangkan kalau dibiarkan, itu uang uang ratusan miliar sia-sia,” pungkasnya.
Sebelumnya, polemik pendanaan atas bengkaknya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akhirnya terjawab setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021.
Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres No.107/2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Terdapat beberapa poin utama yang terdapat dalam revisi beleid tersebut.
Utamanya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini bisa didanai oleh APBN. ***
