GALAMEDIA – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ramai diperbincangkan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan dana APBN dipergunakan dalam proyek transportasi tersebut.
Banyak pihak yang menolak keputusan Jokowi untuk mempergunakan dana APBN dalam proyek yang sudah lama ini.
Salah satu yang menolak adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini memaparkan, ada tiga alasan pihaknya menolak penggunaan APBN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pertama, saat ini prioritas utama APBN adalah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Beban penanganan Covid-19 sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” katanya dalam keterangan pers, Kamis, 14 Oktober 2021.
Baca Juga: Film Horns Akan Tayang Di Bioskop Trans TV Malam Ini, Berikut Sinopsis Menariknya
Kedua, penggunaan APBN menunjukkan inkonsistensi Jokowi, mengingat sebelumnya presiden berjanji untuk tidak menggunakan dana APBN dalam proyek tersebut.
Konsistensi kebijakan sangat penting, kata Jazuli, karena APBN menyangkut hajat hidup orang banyak.