Network
Prastowo lalu mengatakan bahwa utang tersembunyi versi AidData tidak dimaksudkan sebagai utang yang tidak dilaporkan atau disembunyikan. Akan tetapi, utang non pemerintah. "Tapi jika wanprestasi, beresiko menyerempet pemerintah," ujarnya.
Utang dalam riset ini, kata Prastowo, dihasilkan dari skema Business-to-Business (B2B) yang dilakukan dengan BUMN, Himbara, Special Purpose Vehicle (SPV), perusahaan patungan, dan swasta.
Namun, Prastowo menyebut utang BUMN hingga swasta tidak tercatat sebagai utang pemerintah. "Pinjaman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka (BUMN dan swasta)," kata dia.
Di sisi lain, Prastowo menyebut penarikan Utang Luar Negeri (ULN) yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, dan swasta pun tercatat. Datanya ada dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI).
SULNI disusun dan dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan. "Clear dan transparan," kata dia.
Berdasarkan data SULNI per akhir Juli 2021, Prastowo menyebut total ULN Indonesia dari Cina sebesar US$ 21,12 miliar. Jumlah ini terbagi dua.
Pertama, utang yang dikelola pemerintah sebesar US$ 1,66 miliar (0,8 persen dari total ULN pemerintah). Kedua, utang BUMN dan swasta dengan total mencapai US$ 19,46 miliar.
Dengan demikian, Prastowo menyebut tidak tepat jika terdapat ULN (termasuk pinjaman Cina) yang dikategorikan sebagai hidden debt. Semua ULN yang masuk ke Indonesia, kata dia, tercatat dalam SULNI dan informasinya dapat diakses oleh publik.
"Tak ada yang disembunyikan atau sembunyi-sembunyi," kata dia.
