2 Tahun Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf, Fadli Zon Luncurkan Buku Jubir Rakyat: Melawan Konsolidasi Oligarki

- 22 Oktober 2021, 11:32 WIB
Fadli Zon meluncurkan buku 'Jubir Rakyat: Melawan Konsolidasi Oligarki' yang berisikan catatan-catatan kritis kepada pemerintah sejak Oktober 2019
Fadli Zon meluncurkan buku 'Jubir Rakyat: Melawan Konsolidasi Oligarki' yang berisikan catatan-catatan kritis kepada pemerintah sejak Oktober 2019 /Tangkapan Layar YouTube Fadli Zon/

GALAMEDIA – Bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin 20 Oktober 2021 lalu, anggota DPR RI Fadli Zon meluncurkan buku berjudul ‘Jubir Rakyat: Melawan Konsolidasi Oligarki’.

Buku setebal 453 halaman ini berisi catatan-catatan kritis terhadap pemerintah sejak dilantik Oktober 2019 lalu, terbagi dalam 10 bab.

Dilansir Galamedianews dari kanal Youtube Fadli Zon Official, politisi Partai Gerindra ini mngatakan buku tersebut diberi judul ‘Jubir Rakyat’ sesuai dengan tugasnya sebagai anggota parlemen, untuk berbicara.

Baca Juga: Amanda Manopo Raih Penghargaan di Seoul International Drama Awards 2021, Penggemar: Proud of You

“Kenapa judulnya Jubir Rakyat? Sebagai anggota parlemen, tugas anggota parlemen adalah bicara, le'parle. Tentu dengan tugas lain, membentuk undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, ikut menentukan anggaran bersama pemerintah, diplomasi parlemen dan lain-lain," kata Fadli Zon.

Sebagai anggota parlemen, Fadli Zon mengatakan apa yang ia suarakan berangkat dari 2 prinsip, yakni menyuarakan pikiran dan kegelisahan masyarakat, serta dilakukan untuk tujuan mengawasi pemerintah dan cabang kekuasaan lain terutama eksekutif.

Dengan kata lain, Fadli menyebut tugas parlemen sebagai juru bicara rakyat, dan mengamplifikasi suara publik. Untuk itu Fadli Zon memberi judul bukunya ‘Jubir Rakyat’.

Baca Juga: Hollywood Terguncang, Alec Baldwin Bunuh Sinematografer di Tengah Syuting Film Rust

Lebih lanjut, menurutnya parlemen bukanlah lembaga penasihat dan pendukung Presiden. Parlemen ada untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah yang dipimpin oleh seorang presiden.

“Menurut saya, parlemen bukanlah lembaga penasihat presiden, apalagi lembaga pendukung Presiden. Konstitusi kita mengadakan parlemen justru untuk mengawasi , mengawal, mengontrol pemerintahan yang dimpimpin oleh seorang Presiden,” lanjut Fadli.

Halaman:

Editor: Hj. Eli Siti Wasilah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x