Terlebih katanya, jika terus seperti ini, Jokowi seolah tidak pro terhadap rakyat.
“Kalau satu pintu ya itu-itu saja dan kebijakanya tidak pro rakyat, sehingga hasilnya tidak efisien,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi memang kerap menunjuk Luhut untuk memimpin berbagai hal.
Pada pertengahan September 2020, Luhut ditunjuk menjadi komando penanganan Corona di delapan provinsi.
Baca Juga: Pelaku UKM di Cimahi Ikuti Sosialisasi Kemitraan dengan Toko Modern
Berikutnya, saat kasus Corona di Indonesia kembali melonjak, Luhut ditunjuk menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali. Luhut mengatakan dirinya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah.
Jauh sebelum ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut sebenarnya menjadi bagian dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Selain itu, Jokowi juga meneken Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah.
Lalu, presiden juga menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Paling baru, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021. Perpres itu mengatur tentang Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ***