Network
GALAMEDIA – Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun kembali mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bidang pemberantasan korupsi.
Bagi Refly, pemerintahan Jokowi telah gagal sekaligus menjadi penghalang dalam menegakkan pemberantasan korupsi.
Kritikan itu dilontarkan Refly saat menjadi narasumber dalam webinar berjatuk ‘Evaluasi kinerja 2+5 Tahun Pemerintahan Jokowi” pada Sabtu, 22 Oktober 2021.
“Kalau ukurannya pemberantasan korupsi, pemerintahan ini tidak hanya gagal total, tapi justru menghalangi upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Sebab, menurutnya, di dalam pemberantasan korupsi era Jokowi ada oligarki bisnis.
“Karena (di dalamnya) ada oligarki bisnis, tidak hanya dipimpin Jokowi,” imbuhnya.
Advokat ini menyampaikan, salah satu cara untuk keluar dari lingkaran permasalahan di pemerintahan Jokowi saat ini adalah dengan menghapus presidential treshold 20 persen dalam rangka memerangi oligarki.
Baca Juga: CETAK 2 GOL UNTUK PERSIB KE GAWANG PSS, Wander Luiz: Mari Kita ke Laga Berikutnya!
“Solusinya keluar dari oligarki politik bisnis, salah satunya menghapus presidential threshold,” terangnya.
Meski begitu, Refly sadar bahwa hal tersebut akan mengalami berbagai cobaan, akibat keengganan pemerintah untuk bebenah.
