Jokowi Dikabarkan Kembali Rombak Kabinet, Ketua DPD Minta Tak Pengaruhi Kinerja Pemerintah

- 9 November 2021, 12:28 WIB
Ilustrasi. Kabinet Jokowi atau Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.  Presiden Joko Widodo (baris depan ke-6 kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (baris depan ke-6 dari kanan) bersama menteri-menteri kabinet baru di Istana Merdeka, Rabu, 23 Oktober 2019. Rizal Ramli  Ekonom senior Indonesia ini, dikenal kerap memberi kritik pada rezim Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Ilustrasi. Kabinet Jokowi atau Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Presiden Joko Widodo (baris depan ke-6 kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (baris depan ke-6 dari kanan) bersama menteri-menteri kabinet baru di Istana Merdeka, Rabu, 23 Oktober 2019. Rizal Ramli Ekonom senior Indonesia ini, dikenal kerap memberi kritik pada rezim Presiden Joko Widodo alias Jokowi. /Foto: Dok. Setkab/

 

GALAMEDIA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, turut menanggapi kabar perombakan kabinet yang mencuat menjelang pergantian panglima TNI, dan berharap perombakan kabinet diarahkan untuk semakin meningkatkan kinerja pemerintah, bukan hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik.

"Perombakan (kabinet) itu kewenangan presiden. Silakan saja jika ingin dilakukan, tetapi saya berpesan orientasinya adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada rakyat," kata dia, di Jakarta, Senin, 8 November 2021.

Wakil rakyat asal Jawa Timur itu berharap siapapun yang masuk dalam lingkar kabinet dapat memperkuat kinerja pemerintah, utamanya dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Ia meminta seluruh menteri tetap bekerja dengan maksimal, tak perlu terpengaruh kabar itu.

Baca Juga: Sebut Negara Tengah Diperalat, Politisi Senior Partai Demokrat: Yang Kita Lawan Bukan Saja Korupsi

"Tentu kita berharap isu perombakan kabinet tidak perlu mempengaruhi kinerja pemerintah. Dan siapapun yang akan menduduki kursi kabinet dapat memperkuat kinerja meningkatkan pelayanan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata dia.

Ia mengatakan ada banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan dengan segera. Salah satunya isu ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

"Kita masih punya banyak PR yang harus diselesaikan karena ekonomi belum pulih sepenuhnya. Masyarakat masih merasakan sulitnya membangun usaha yang terdampak Covid-19 dan hal ini harus menjadi konsentrasi pemerintah saat ini," kata dia.

Kabat perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin mengemuka jelang pergantian panglima TNI dalam waktu dekat ini, yang juga menyebut-nyebut bahwa Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang kini masih menjabat panglima TNI ini disebut sebut bakal masuk dalam jajaran kabinet.

Baca Juga: Banjir Terjadi Dimana-mana, Puan Maharani 'Semprot' Pemerintah: Saya Turut Prihatin

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa, telah disetujui Komisi I DPR dan pleno sidang DPR untuk menjadi calon panglima TNI sesuai usulan Presiden Joko Widodo.

Perkasa akan menggantikan Tjahjanto yang pada 8 November ini berusia 58 tahun, usia pensiun perwira aktif TNI walau masih berdinas aktif hingga hari pelantikan panglima baru TNI sekaligus pemberhentiannya dengan hormat, diikuti serah-terima jabatannya.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x