Network
GALAMEDIA - Ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 18 November 2021. Aksi berjalan damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Garut.
Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa mendesak pemerintah untuk menaikan upah minimum kabupaten (UMK) mulai tahun depan. Mereka menilai, naiknya tingkat kebutuhan hidup di Garut belum sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, akibat rendahnya pengupahan di Garut.
Ketua KASBI Kabupaten Garut, Gugun Gunadi, mengatakan naiknya angka kebutuhan hidup di Kabupaten Garut menjadi salah satu pertimbangan pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk menaikan UMK.
"Saat ini besaran upah Rp 1.961.000. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap
kebutuhan hidup layak (KHL) buruh sesuai undang-undang no 13 Tahun 2003,
maka kenaikan UMK Garut sudah selayaknya di atas Rp 2 juta," ujarnya di sela-sela aksi unjuk rasa, Kamis 18 November 2021.
Baca Juga: PPKM Level 3 atau Tidak, Warga Kota Bandung Janji Takkan Abai Prokes
Bahkan menurut Gun Gun, jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015 pun, maka kenaikan upah minimum adalah berkisar 6 persen per tahun.
Ia menilai, selama ini penentuan UMK di Garut lebih banyak dicampuri urusan politik yang menyebabkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan hidup di Garut terabaikan.
"Angka Rp2,25 juta itu atas dasar perhitungan riil tanpa politisasi. Makanya
kami menuntut kepada kepala daerah untuk memperhatikan nasib kaum buruh," katanya.
Namun demikian, aksi para buruh untuk bertemu langsung dengan Bupati Garut, Rudy Gunawan guna menyampaikan tuntutannya tidak terlaksana, pasalnya orang nomor satu di Kabupaten Garut tersebut saat ini sedang berada di luar kota melakukan kunjungan kerja.
