Network
GALAMEDIA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi melakukan monitoring Assessment Nasional Berbasis Komputer (ANKB) yang digelar salah satu sekolah dasar (SD) di SMPN 1 Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis 25 November 2021.
Dalam kunjungannya tersebut, Dede Yusuf mengatakan ANBK yang baru pertama dilaksanakan ini menjadi pengganti Ujian Nasional dengan konsep berbeda.
"Kalau Ujian Nasional dilakukan pada akhir masa pembelajaran, ini satu tahun sebelum akhir, jadi untuk kelas V SD, kelas II SMP, dan kelas II SMA," paparnya kepada wartawan usai monitoring.
Baca Juga: Singkong Thailand Menu Nikmat Menyehatkan, Ini Cara Buatnya
Dede menjelaskan, tujuan utama ANBK untuk mengetahui posisi pendidikan di Indonesia, yang dilakukan secara acak dengan konsep melalui survei.
"Kalau kita ingin mengetahui posisi pendidikan kita, maka ANBK ini adalah salah satu upaya. Tadi sudah saya lihat, ANBK di sekolah ini untuk SD. Tapi pelaksanaannya menumpang di SMPN dikarenakan SD tempat asal tidak memiliki fasilitas TIK (teknologi, informasi dan komunikasi)," ujarnya.
Dari komunikasi dengan para siswa, politisi Partai Demokrat itu menyebut, mereka merasa nyaman dan tidak tegang. Para siswa mengaku tidak terbebani dengan ujian seperti biasaya.
Baca Juga: Baru Bebas, Habib Bahar Ngamuk Akan Habisi Pengkhiatan HRS: Saya Bakal Cari Satu per Satu
"Saat saya tanya, mereka (siswa) senang dan tidak merasa tegang. Karena kalau ujian kelas VI mereka tegang seolah-olah mereka harus lulus. Tapi dalam ANBK ini mereka hanya mengisi sesuai kondisinya saja," tuturnya.
Meski demikian, Dede mengakui masih ada kendala dalam pelaksanaan ANBK. Salah satunya banyak siswa yang belum terbiasa menggunakan komputer dan kebanyakan menggunakan handphone.
"Jadi para siswa kebanyakan menggunakan komputer baru diajarkan beberapa waktu sebelumnya oleh guru, pakai laptop gurunya. Tapi rata-rata mereka bisa. Tinggal pengaturannya saja," terang Dede.
Baca Juga: Puluhan Anggota Ormas dan OKP di Sumedang Antusias Ikuti Outbound
Kendala lainnya adalah masalah perangkat atau server. Karena tidak semua sekolah memiliki server yang memadai sehingga harus menumpang di sekolah lain.
"Tentu ke depan pemerintah harus bertanggung jawab memfasilitasi TIK. Harus ditingkatkan dan diperbanyak. Hanya nanti jumlah kepastiannya berapa kami belum bisa menjawab karena anggaran di Kemendikbud banyak pengurangan (refocusing). Selama masih pandemi kita tidak punya komitmen untuk menambah atau mengurangi," jelasnya.***
