Network
“Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara. Superbike Mandalika kemaren juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi, kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara,” terangnya.
Lebih lanjut, Faldo menegaskan semua terkait Formula E sepenuhnya kewenangan Pemprov DKI.
Baca Juga: Bobby Nasution Minta Maaf Usai Medan Dilanda Banjir, Christ Wamea: Mantu dan Mertua Sama Saja
Pernyataan itu sekaligus merespons soal kabar venue Formula E yang disebut akan diputuskan Presiden Jokowi.
"Menanggapi pemberitaan bahwa venue, pemilihan jalur racing dan hal-hal lain dalam penyelenggaraan Formula E akan diputuskan oleh presiden, kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara,” tegasnya.
“Kami perlu tegaskan bahwa, sejak awal, inisiatif, skenario pembiayaan dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi domain Pemprov DKI. Oleh karena itu, semua terkait Formula E menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait,” sambungnya.
Menanggapi pengajuan Anies untuk bertemu dengan Jokowi, pegiat media sosial, Ferdinand Hutahaean angkat bicara.
Menurutnya, Formula E tidak masuk ke dalam program resmi pembagunan di Jakarta. Kata Ferdinand, Formula E 100% identic dengan kepentingan citra politik Anies.
“Formula E itu tidak masuk Program resmi pembangunan Jakarta baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Bakapan Formula E 100% identik dgn kepentingan citra politik Anies Baswedan,” katanya melalui Twitter @FerdinandHaean3 pada Kamis, 25 November 2021.
