Network
GALAMEDIA - Sri Mulyani Menteri Keuangan memberikan klarifikasi perihal pimpinan MPR yang meminta kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk memberhentikan ia dari jabatanya saat ini.
Penjelasan dari Sri Mulyani diungkapkan melalui unggahan di laman Instagram-nya yang menjelaskan semua dari awal perihal tidak hadirnya menteri keuangan dalam undangan rapat dengan pimpinan DPR yang membahas anggaran MPR dan pemotongan anggaran MPR.
"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen," ungkap Sri Mulyani seperti yang dikutip Galamedia dari Instagramnya, Rabu 1 Desember 2021.
Baca Juga: Waspadai Hujan Disertai Petir, Prakiraan Cuaca Wilayah Jawa Barat Kamis, 2 Desember 2021
Kemudian, lanjut Sri Mulyani, pelaksanaan rapat Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR untuk membahas APBN 2022. Dimana dalam rapat ini, kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting, namun menurutnya, rapat dengan MPR tersebut diputuskan ditunda.
Berikutnya, Sri Mulyani juga memberikan klarifikasi mengenai penurunan anggaran MPR. Ia menjelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk membantu penanganan Covi-19.
"Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing empat kali," sambung Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, selain tujuannya untuk membantu penangan Covid-19, dimana klaim pasien yang melonjak sangat tinggi. Lalu akselerasi vaksinasi dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
Baca Juga: Ini Makna 10 Asmaul Husna: Semoga Lindungan dan Rahmat Allah Tercurah kepada Kita
Desakan ini dilakukan pimpinan MPR yang menilai Sri Mulyani tidak benar dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan.
