Network
GALAMEDIA - Legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung, Christian Julianto, menyebut Kota Bandung sebagai kota autopilot. Sebab, Kota Bandung di bawah kepemimpinan Oded M. Danial tidak punya visi dan arah pembangunan yang jelas sehingga mengalami kemunduran dari tahun ke tahun.
“Kami melihat kondisi Kota Bandung saat ini sedang tidak baik-baik saja. Contohnya sekarang, di musim hujan ada banyak sekali jalanan di Kota Bandung yang banjir, bahkan dari data ada 68 titik berpotensi banjir, tapi kita melihat permasalahan itu tidak tercermin di dalam anggaran,” kata dia dalam diskusi online “RAPBD Tidak Jelas, Bandung Amburadul?” yang digelar DPP PSI, Rabu 1 Desember 2021.
Baca Juga: Masa Reuni PA 212 di Medan Desak Pemerintah Bebaskan HRS hingga Copot Menag Yaqut
Chris, sapaan legislator DPRD termuda itu melanjutkan, postur anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 Kota Bandung juga semakin tidak mencerminkan penyelesaian permasalahan warga Kota Bandung, misalnya, anggaran penanganan banjir di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang turun signifikan dari periode pemerintahan sebelumnya.
“Anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (dulu Dinas PU) anggarannya itu hanya Rp 200 miliar sekian, tidak sampai Rp 300 miliar. Padahal di zaman Kang Emil anggaran Dinas PU itu bisa Rp 800 miliar. Jadi yang kita mau lihat ini sejauh mana sih langkah Pemkot Bandung untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga Bandung,” paparnya.
Baca Juga: 5 Kota Paling Layak Huni di Indonesia, Nomor 4 Tak Disangka, Ada Kota Mu?
Lebih jauh Chris menambahkan, alokasi belanja modal Kota Bandung yang hanya 9,4 % atau Rp 626 miliar, jauh dari kondisi ideal yang harusnya mencapai 30–40%.
“Bagaimana caranya kita benahi Kota Bandung ini? Ya secara anggaran harus lebih besar untuk belanja modal, untuk pembangunan kolam retensi, pembangunan gorong-gorong yang lebih besar, tol-tol air. Hal-hal seperti itu yang kami pinginnya dimasukkan dalam RAPBD, tapi justru kita lihat sebaliknya,” ujar Chris.
Ia juga mengkritisi postur RAPBD 2022 Kota Bandung yang 37% bakal dihabiskan untuk belanja pegawai, jauh melebihi anggaran belanja modal. Terlebih ada rencana kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar Rp 20 juta.
Baca Juga: Ketua PWI Jawa Barat Lantik Pengurus PWI Peduli Jawa Barat
