Network
GALAMEDIA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati masih menjadi sorotan karena beberapa hal, salah satunya terkait didesaknya untuk mundur.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto lantas menilai, permintaan sejumlah pihak terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Sri Mulyani adalah hal wajar.
Baca Juga: Head To Head Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, Pertandingan Diprediksi Akan Sangat Ketat
Terlebih, pihak-pihak yang meminta hal tersebut datang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mayoritas berisi partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.
“Pantas saja MPR dengan lantang meminta kepada Presiden untuk memecat Menteri Keuangan yang dianggap tidak menghargai lembaga tinggi negara, bahkan rumornya banyak menteri di kabinet yang juga tidak menyukai Jeng Sri,” katanya pada wartawan, Selasa, 7 Desember 2021.
Menkeu andalan Jokowi ini, lanjut Satyo, memang terkenal konservatif dalam menerapkan kebijakan.
Baca Juga: Kejahatan Iqbal Buat Aldebaran dan Irvan Kompak Ikatan Cinta 7 Desember 2021
Apalagi soal daya pungut pajak dan dalam memproduksi utang untuk menambal defisit.
Salah satu yang membuat gaduh saat ini adalah rencana pengenaan PPN dalam proses penyerahan barang pertanian.
