Network
GALAMEDIA - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pelaksanaan agenda reforma agraria tidak serius.
Sepanjang enam tahun, berdasarkan catatan KPA, banyak aktivis, petani, dan warga lainnya ditangkap terkait konflik agraria.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, Dewi Kartika menyebut dalam kurun 6 tahun tersebut terjadi 2.291 kasus agraria di seluruh provinsi.
"Kami memandang janji ini belum serius dikerjakan. Sepanjang 6 tahun terakhir (2015-2020), telah terjadi 2.291 letusan konflik agraria di seluruh provinsi," kata Dewi dalam keterangan resmi, Rabu, 15 Desember 2021.
Catatan kritis KPA ini menurut Dewi sekaligus menanggapi respons Jokowi atas pidato Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas yang menyebut 1 persen penduduk Indonesia menguasai 59 persen lahan di Indonesia. Jokowi lantas kembali menyampaikan janji Reforma Agraria.
Menurut Dewi, konflik tersebut didominasi sektor perusahaan perkebunan yang diakibatkan Hak Guna Usaha (HGU). Bahkan, kasus konflik agraria pada fahun 2020 meningkat sebanyak 28 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Ribuan petani, masyarakat adat, dan aktivis agraria ditangkap dan mengalami kekerasan di wilayah-wilayah konflik agraria perkebunan," kata Dewi.
Menurut Dewi, sumber ketimpangan struktur dan konflik agraria di Indonesia adalah korporasi perkebunan menguasai tanah dalam skala yang luar biasa dan difasilitasi pemerintah melalui penerbitan, perpanjangan, maupun pembaruan HGU. Selain itu, terdapat pembiaran terhadap penelantaran HGU.
