Network
GALAMEDIA - Belum lama ini, politisi Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi perihal utang RI.
Yan menyinggung laporan Kemenkeu dalam APBN edisi Desember 2021 soal total utang yang mencapai Rp 6.713,24 triliun.
Melalui akun Twitter @YanHarahap, ia menyebut utang pemerintah saat ini kian mengganas.
Baca Juga: Sebut KritiK Giring Mempermalukan Karena Gunakan Kata Kasar, Anies Baswedan: Itu Ekspresi...
Namun di tengah utang yang menggunung, pemerintah masih memaksakan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN).
"Utang makin ‘mengganas’, pindah Ibu Kota Negara pun masih terus ‘dipaksakan’," cuitnya yang dilansir Galamedia pada Minggu 26 Desember 2021.
Yan juga mempertanyakan dana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Baca Juga: Antisipasi Risiko Jatuh Pada Lansia, Peneliti Kembangkan Alat e-Care
"Dananya dari mana? Konon, katanya, 'Bukan urusan saya'," lanjutnya.
Sebelumnya, Kemenkeu dalam APBN Kinerja dan Fakta per Desember 2021 melaporkan total utang pemerintah mencapai Rp 6.713,24 triliun hingga akhir November 2021.
Posisi utang saat ini naik 0,02 persen dibandingkan akhir Oktober 2021 yang tercatat di posisi Rp 6.711,52 triliun.
Baca Juga: Giring Ganesha 'Serang' Anies Baswedan, Relawan Kian Kenceng Deklarasi Dukungan Maju di Pilpres 2024
Rincian total utang hingga akhir bulan tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 5.889,73 triliun.
Surat Berharga tersebut diketahui terdiri dari SBN Domestik Rp 4.614,96 triliun dan SBN Valas Rp 1.274,77 triliun.
SBN Domestik didominasi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 3.740,22 triliun, sementara SBN Valas didominasi SUN dengan nilai Rp 990,52 triliun.
Baca Juga: Usir Noda Lantai Kamar Mandi dengan 5 Bahan Ini
Terkait utang pemerintah yang membengkak, Kemenkeu memastikan utang tersebut dikelola secara prudent, fleksibel dan oportunistik dalam menghadapi ketidakpastian.
Pengelolaan dilakukan dengan memanfaatkan momentum dan mengambil kesempatan demi biaya dan risiko paling efisien.
Rasio utang sampai akhir 2021 diperkirakan tetap terjaga seiring penurunan outlook defisit berkat perbaikan penerimaan negara dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih.***
