Network
GALAMEDIA - Jumlah tenaga kerja kontrak (TKK) di Pemkab Bandung Barat mencapai
3.655 orang. Padahal berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) estimasinya hanya butuh 1500 tenaga non PNS saja.
Menyikapi persoalan itu, Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Yakub Anwar Lewi meminta Pemkab Bandung Barat agar selektif dalam menentukan TKK yang akan dipertahankan.
"Baiknya prioritaskan dulu TKK-TKK yang sudah lama mengabdi, seperti limpahan dari Kabupaten Bandung.Mempertahankan mereka sama dengan menghargai jasa dan pengabdiannya yang mengabdi sejak Bandung Barat berdiri," kata Yakub di Ngamprah, Jumat 14 Januari 2022.
Baca Juga: Profil Lengkap Fico Fachriza Komedian yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba
Salah satu tokoh pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KBB) ini mengaku, di satu sisi prihatin dengan besarnya jumlah TKK di Pemkab Bandung Barat.
"Semakin banyak, otomatis semakin besar pula pengeluaran yang harus ditanggung Pemkab Bandung Barat. Informasinya dalam setahun untuk membayar gaji TKK mencapai Rp144 miliar. Sebuah angka fantastis yang sebenarnya bisa dipakai untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur," tuturnya.
Ia membandingkan dengan satu daerah yang anggaran untuk membayar gaji TKK hanya sebesar Rp6 miliar setahun.
Baca Juga: Fico Fachriza Ditangkap Gunakan Narkoba, Ini Penjelasan Polisi
"KBB daerah otonomi baru, tapi pengeluaran untuk pegawainya luar biasa besar," ucapnya.
Menurutnya, membengkaknya jumlah TKK tak bisa dilepaskan dari banyaknya "titipan" dari tim sukses kepala daerah.
