Network
GALAMEDIA - Baru-baru ini publik dihebohkan kabar pelaporan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka dilaporkan atas dugaan pidana korupsi dan atau pencucian uang oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun.
Bersamaan dengan pelaporan tersebut, Ubedilah Badrun berpeluang mendapatkan reward sebesar Rp 200 juta usai melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK.
Baca Juga: Akhirnya Nama Ibu Kota Baru Telah Lahir, Menteri PPN: Saya Yakin Kita Semua Setuju
Peluang ini muncul mengingat Presiden Jokowi sempat meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018.
Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa pelapor kasus korupsi dan suap berpeluang mendapatkan hadiah hingga Rp 200 juta dari pemerintah.
Perlu diketahui, Presiden Jokowi menandatangani PP tersebut pada 17 September 2018.
Baca Juga: Baby Rayyanza Digendong Menteri Ketenagakerjaan, Warganet Bereaksi: Yok Diabsen Menteri yang Merapat ke Andara
Kabar tersebut, lantas ditanggapi pengamat politik, Rocky Gerung.
Melalui saluran YouTube miliknya, Rocky Gerung mengatakan jika Ubedilah Badrun mendapatkan Rp 200 juta, maka uang itu akan cukup untuk membeli kebun pisang.
"Wah Rp 200 juta itu satu kebun pisang bisa dibeli oleh Ubed," ucapnya dilansir Galamedia dari saluran YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 17 Januari 2021.
"Siap-siap untuk dagang pisang Ubed karena itu uang yang banyak sekali," sambungnya.
Baca Juga: Merasa Insecure Karena Jerawat? Ikuti 6 Tips Ini Agar Percaya Diri Kembali
Lebih jauh, ia meyakini Ubed dapat menerima reward berupa uang senilai Rp 200 juta.
Pasalnya, Rocky menilai gejala yang muncul menunjukkan kebanyakan publik ingin agar kasus Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep itu dibuka.
"Saya kira dia akan menang, karena kalau kita lihat gejalanya, semua orang menginginkan agar masalah itu dibuka," katanya.
Baca Juga: Potret Terbaru Baby Guzelim Putri Margin dan Ali Syakieb, Disebut-sebut warganet jodohnya Baby L
Dalam unggahan yang sama, Rocky Gerung menyebut publik ingin melihat kemampuan KPK bertindak profesional memproses laporan atas dua anak presiden itu.
"Jadi orang justru ingin tahu itu, KPK ini mampu apa nggak bertindak profesional," terangnya.
"Kalau ternyata KPK ragu-ragu dan keraguan itu bisa kita baca dalam kalimat-kalimat awal konferensi pers KPK nanti, orang akan merasa bahwa ya sudah itu berarti KPK tetap ada di bawah pengaruh presiden," lanjutnya.***
