Network
GALAMEDIA – Pemindahan ibu kota negara (IKN) yang telah disepakati pemerintah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur masih menuai berbagai kritikan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin merupakan salah satu yang mengkritik pemindahan IKN.
Baca Juga: Lawan Ubedilah Badrun, Kaesang Pangarep Gandeng Hotman Paris Hutapea Jadi Pengacara?
Akmal menilai, pemerintah terlalu memaksakan pemindahan IKN, sedangkan persoalan esensial kenegaraan ini masih tidak beres.
Salah satu hal yang mendasar kebijakan negara kepada rakyatnya, kata Akmal adalah memenuhi kestabilan pangan dan kebutuhan energi bagi rakyat.
Pemerintah dalam hal ini disebut belum mampu membayar utang ke Bulog dan ke PT Pupuk Indonesia.
Baca Juga: Makan Durian dan Kopi Dapat Menyebabkan Kematian, Cek Faktanya Disini
“Pemerintah ini mikir yang besar-besar, tapi persoalan kecil belum bisa diatasi. Beberapa di antaranya adalah pemerintah belum mampu bayar hutang ke Bulog dan kepada PT Pupuk Indonesia sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang,” ujarnya dilansir melalui berbagai sumber Senin, 24 Januari 2022.
“Utang Bulog kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) makin menumpuk, sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu, dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya,” imbuhnya.
Akmal yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPR RI ini merinci, utang pemerintah kepada Bulog sampai saat ini sebesar Rp 4,5 triliun.
