Network
GALAMEDIA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Andre Rahadian meminta agar jangan sampai ada kekerasan yang digunakan atas nama pembangunan seperti yang terjadi pada kasus Desa Wadas, Purworejo, baru-baru ini.
Menurutnya tindakan represif dan penggunaan kekuatan aparat kepada warga adalah tindakan yang sangat disayangkan.
"ILUNI UI sangat memperhatikan kebutuhan pembangunan bangsa, penggunaan sumber daya alam, dan juga proses pemanfaatan kedua hal ini. Untuk itu, menurut kami penggunaan tindakan represif dari aparat sebaiknya harus dihindari," ungkapnya pada Forum Diskusi Salemba (FDS) bertajuk “Refleksi Pemolisian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Indonesia: Kisah Wadas”, Minggu, 13 Februari 2022.
Oleh karena itu, pembangunan harus menerapkan prinsip berkelanjutan, serta memperhatikan faktor lingkungan, aspek sosial, dan harus sesuai aturan.
"Pembangunan secara global sudah menggunakan pendekatan ESG atau environmental, social, dan governance. Jadi, Indonesia juga harus mengimplementasikan hal ini," terangnya.
Ketua Policy Center ILUNI UI, Mohammad Jibriel Avessina menilai penting untuk menyelenggarakan diskusi FDS ke-76 kali ini untuk mengangkat kisah polemik Desa Wadas. Policy Center juga mendorong pembangunan kekinian yang bersifat humanis, partisipatoris, dan berpihak pada yang lemah.
"Agenda pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat kecil, tidak boleh ada yang tertinggal. Untuk itu, sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual organik di masyarakat. Policy Center ILUNI UI melalui FDS ke-76 ini mengingatkan publik untuk berhati-hati dan sama-sama mengawal proses Wadas. Kisah Wadas jangan sampai menjadi Kedung Ombo jilid 2," jelasnya.
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur menyoroti berbagai tindakan aparat yang patut dipertanyakan sebelum dan saat terjadi kejadian di Desa Wadas pada 8 Februari lalu.
