Network
GALAMEDIA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin kembali menanggapi pernyataan YLBHI yang menyamakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Orde Baru atau Soeharto.
Ngabalin menyebut bahwa data-data yang diberikan YLBHI soal rezim Jokowi adalah data fitnah bahkan terkesan zalim kepada kepala negara.
Bahkan kata dia, sepuluh catatan yang diberikan oleh YLBHI terkait pemerintahan Jokowi adalah fitnah dan data sampah belaka.
Baca Juga: PPSI Temui Kejati Jawa Barat, Lestarikan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya
"Fitnah itu lbh Kejam dari pembunuhan, jgn krn kebencianmu kamu berlaku dzalim apa lagi pd kepala negara," cuit Ngabalin di Twitter dengan akunnya @AliNgabalinNew dikutip Galamedia Senin, 14 Februari 2022.
"Kenapa fitnah krn 10 catatanmu YLBHI adalah data2 SAMPAH," sambungnya.
Dia melanjutkan bahwa YLBHI sebaiknya jadi partai politik sehingga aturan mainnya menjadi lebih jelas.
Baca Juga: Pakar dan Ahli Gizi Anjurkan Konsumsi Air yang Berkualitas dari Sumber Berkelanjutan
"Sebaiknya Kalian jadi PARPOL saja biar jelas permainan," kata dia.
Justru kata Ngabalin, jika kritik YLBHI itu muncul di era Orde Baru maka yayasan yang bergerak di bidang hukum itu sudah selesai alias tidak ada lagi.
"Kau tahukan justru kalau zaman ORBA kalian sdh selesai," tegasnya.
Dalam cuitannya, Ngabalin juga menyertakan sebuah video berisi pernyataannya soal kritik YLBHI.
Baca Juga: Tamparan Keras Bagi Ustadz Khalid Basalamah, Henry Subiakto: Sunan Kalijaga Memakai Wayang untuk Dakwah
Ngabalin menegaskan bahwa sejak periode pertama Jokowi selalu terbuka dengan kritik dari pihak manapun.
"Persoalannya YLBHI maupun Fraksi Rakyat Indonesia, konon kabarnya deh, sebaiknya Anda masuk partai politik supaya Anda tahu tentang fenomena orang bernegara," ucapnya dalam video.
Seperti diketahui, dalam unggahan di Instagram @yayasanlbhindonesia, YLBHI menyamakan pemerintahan Jokowi dengan Orde Baru.
Baca Juga: Ada Apa Tanggal 15 Februari? Roket Jatuh Tewaskan Sejumlah Orang di China hingga Lahirnya YouTube
"Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat Konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!" tulis YLBHI.
Ada sepuluh poin pernyataan YLBHI terkait dengan kesamaan yang dimiliki Jokowi dan Soeharto.
Berikut sepuluh pernyataan YLBHI:
10 Kesamaan Pemerintahan Jokowi & Orba
Baca Juga: Jefri Nichol Mulai Berani Pamer Foto 'Panas' dengan Sang Kekasih, Netizen Auto Patah Hati!
1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.
2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis
3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural
4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah
5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat
6. Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dg cara perampasan & perusakan lingkungan.
Baca Juga: Ali Mochtar Ngabalin Berang kepada YLBHI: Kalau Zaman ORBA Kalian Sudah Selesai
7.Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko
8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh
9. Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap
10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta.***
