Network
GALAMEDIA – Penolakan demi penolakan terus datang usai Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 (Permenaker 2/2022).
Dalam Permenaker 2/2022 itu diputuskan bahwa pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun atau saat meninggal dunia.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ruhut Sitompul lantas membuka suara terkait penolakan terhadap aturan baru tersebut.
Menurut Ruhut, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah berniat menyesatkan rakyat Indonesia.
“Pemerintahan Bpk Joko Widodo Presiden RI tidak pernah mau menyesatkan Rakyat Indonesia tercinta,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi @ruhutsitompul Sabtu, 19 Februari 2022.
Oleh karena itu, Ruhut meminta semua pihak yang tidak setuju dengan keputusan JHT lebih baik diam dan tidak perlu sok pintar.
Baca Juga: Sedih Hari Keenam Isolasi Mandiri, Jessica Iskandar: Lemes Banged
“tolong yg tdk setuju JHT baik2 saja duduk diboncengan nggak usah sok pintar,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ruhut menyinggung pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko terkait JHT.
Dalam pandangan Ruhut, pernyataan Moeldoko terkait JHT sudah benar dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi.
