Network
GALAMEDIA - Kabar mengejutkan datang dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Belum lama ini, Megawati dibuat marah dengan adanya isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Dalam pernyataannya, Megawati menyebut bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden RI itu bersifat inkonstitusional dan bertentangan dengan semangat reformasi.
Kabar kemarahan Megawati tersebut rupanya sampai ke telinga pengamat politik, Rocky Gerung.
Baca Juga: Tanggapi Tudingan Sekongkol dengan Ibu Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo: Udah, Urusin Aja Mama Een..
Rocky Gerung menyebut bahwa hanya Megawati-lah satu-satunya orang yang berhak untuk memarahi pihak-pihak yang melanggar konstitusi.
"Saya kira yang paling berhak untuk memaki-maki mereka yang melanggar konstitusi memang cuma Ibu Mega, bukan dia berhak secara akademis atau secara formil," ucapnya dilansir Galamedia dari saluran YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa 1 Maret 2022.
"Tapi memang Ibu Mega itu mengalami penderitaan karena pelanggaran konstitusi selama orde baru, itu yang dialami Ibu Mega," tambahnya.
Baca Juga: Persib Bandung vs Persija Jakarta, Ini Deretan Wasit yang Bertugas Malam Nanti
Lebih jauh, dirinya menilai bahwa Ketum PDIP tersebut jauh lebih paham akan arti dari mengkhianati konstitusi.
Meski begitu, Rocky Gerung kemudian melontarkan pujian kepada Megawati.
Dirinya menyebut bahwa Megawati merupakan sosok yang selalu tegak lurus dengan konstitusi.
"Jadi Ibu Mega, dia mengerti betul apa artinya mengkhianati konstitusi, terlepas dari segala kontroversi Ibu Mega, dia tegak lurus dengan konstitusi," ucapnya.
"Jadi kalau Mega sudah bicara sekasar itu, artinya sudah diubun-ubun," tambahnya.
Baca Juga: Putin Siapkan 400 Tentara Bayaran untuk Bunuh Presiden Ukraina, Volodymyr Zalensky Akui Iadi Incaran Utama
Seperti yang diketahui, Megawati mengaku tidak setju dengan adanya wacana penundaan Pemilu 2024 itu.
Tak hanya itu, Megawati bahkan sempat marah besar akan adanya isu perpanjangan masa jabatan Presiden RI tersebut.
Dirinya menilai, perpanjangan masa jabatan Presiden bersifat inkonstitusional dan bertentangan dengan semangat reformasi.***
