Network
GALAMEDIA - Pengamat Politik dari Universitas Dipnegoro, Dr. Wijayanto menyebut, wacana penundaan pemilu menjelang Pemilu 2024 menjadi alarm bagi masyarakat.
Amanat reformasi 1998 terancam dikhianati oleh permufakatan jahat sekelompok elite yang ingin menghancurkan reputasi Presiden Joko Widodo.
"Sejak tahun 2019 saya sudah ditanya tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Dan sampai tahun 2022 ini kita masih bertemu lagi dengan wacana penundaan pemilu, yang mencerminkan hawa nafsu inkonstitusional yang tidak padam juga," katanya.
"Ini menjadi alarm tanda bahaya. Kalau pemilu sampai ditunda atau masa pemerintahan diperpanjang, walaupun dicarikan pembenaran melalui amandemen konstitusi, Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi," tuturnya.
Baca Juga: Di Masa Invasi Ukraina, Turki, Mesir dan Tunisia Sangat Berharap Dapat 'Serbuan' Orang Rusia
Sementara itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan, partaimya tidak takut menyuarakan kebenaran.
"Di sana sini sedang banyak masalah. Kita tahu memang tidak mudah. Tetapi hak konstitusi rakyat jangan dipotong. Kami terus berikhtiar untuk selalu tunduk pada konstitusi," katanya.
"Sudah jelas Presiden Joko Widodo menegaskan Tidak ada perpanjangan jabatan Presiden. Tunda Pemilu sama dengan perpanjangan jabatan Presiden," imbuhnya.
Menurutnya, parpol yang mendukung ide penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa jabatan Presiden telah mengkhianati amanat reformasi.
