Network
GALAMEDIA - Pada Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, nama Soeharto dihapus dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949.
Hal itu pun menuai pertanyaan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, keberadaan Soeharto tersebut merupakan fakta sejarah.
Sehubungan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara.
Dikatakan, Keppres itu bukan buku sejarah, sehingga harus mencantumkan nama pihak-pihak yang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
Meski begitu, ia menyatakan, nama Soeharto tetap ada dalam sejarah peristiwa tersebut.
Baca Juga: Survei: Suara Warga NU Mayoritas ke Gerindra dan PDIP Diikuti PKB hingga Golkar di 2024
"Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah, kalau buku sejarah tentu akan sebutkan nama orang yang banyak," kata Mahfud dalam keterangan video, Kamis, 3 Maret 2022.
Mahfud menjelaskan, dalam Keppres itu hanya menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949, yakni Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Soedirman.
Nama Soeharto dan tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam sejarah itu memang tidak dicantumkan.
