Network
GALAMEDIA - Saat ini tengah ramai diperbincangkan terkait isu wacana penundaan Pemilu 2024 yang kian mencuat.
Terlebih, usai Presiden Joko Widodo buka suara perihal isu penundaan Pemilu 2024.
Usul punya usul, Jokowi rupanya setuju akan penundaa Pemilu 2024 itu.
Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak memermasalahkan akan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Bayi Branded! Ameena Banjir Kado Brand Ternama dari Pejabat Hingga Artis, Atta Kehabisan Kata: Masya Allah..
Meski begitu, Jokowi menyatakan dirinya akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Kendati demikian, Jokowi mengungkapkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 tidak dapat dilarang lantaran merupakan bagian dari demokrasi.
Pernyataan Jokowi itu pun, lantas turut disoroti oleh ekonom senior, Rizal Ramli.
Melalui akun Twitter pribadinya @RamliRizal, dirinya lantas mempertanyakan sikap Jokowi yang malah setuju dengan adanya usulan penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Patuhi Konstitusi Tapi Setuju Penundaan Pemilu 2024, Cipta Panca: Mau Tapi Malu
"Iki piye sih, Mas @jokowi?" jelasnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @RamliRizal pada Minggu 6 Maret 2022.
Dalam unggahan yang sama, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa sudah seharusnya seorang Kepala Negara melarang pejabat pemerintah untuk membahas hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi.
"Presiden Kepala Negara kan bisa dan harus larang pejabat pemerintah bahas dan dorong hal2 yg bertentangan dengan konstitusi!," jelasnya.
"Masak gitu aja mesti diajarin sih?" sambungnya.
Baca Juga: Invasi Rusia Masuki Pekan Kedua, Bunga Matahari Jadi Simbol Perlawanan Rakyat Ukraina
Sementara itu, PDIP yang notabene merupakan partai pengusung utama pemerintah, turut menolak penundaan Pemilu 2024.
Pasalnya, Megawati Soekarnoputri menyebut menolak penundaan Pemilu 2024 dengan alasan inkonstitusional.
Meski banyak suara yang dengan tegas menolak penundaan Pemilu 2024, publik bertanya-tanya siapa dalang dibalik wacana penundaan Pemilu tersebut.
Kabarnya, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sosok aktor intelektual dari adanya wacana penundaan Pemilu tersebut.***
