Network
GALAMEDIA - Ketua DPD PKS Kota Bandung Khairullah menyayangkan berlarut-larutnya proses penetapan Wali Kota Bandung definitif, pascawafatnya Oded Mohamad Danial pada 10 Desember 2021.
Kelambanan proses penetapan Pelaksana Tugas Wali Kota menjadi Wali Kota definitif itu berimbas pada posisi wakil wali kota yang bakalan kosong.
"Kami memandang kelambatan ini berkonsekuensi pada keutuhan kepemimpinan Kota Bandung, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan kerugian warga masyarakat, " ujar Ketua DPD PKS Kota Bandung, Khairullah disela Rakerda PKS Kota Bandung, di Zest Hotel Jalan Sukajadi, Ahad, 27 Maret 2022.
Ia mengatakan, proses pemberhentian kepala daerah karena meninggal dunia serta proses penggantiannya dengan wali kota definitif yang baru, seharusnya merupakan sebuah proses yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Bahkan, undang-undang beserta peraturan yang ada sudah mensyaratkan pewaktuan pada setiap tahapan prosesnya.
Namun, lanjutnya, proses penetapan Plt Wali Kota menjadi wali kota definitif cukup lambat.
Sehingga telah menutup kesempatan pengisian kekosongan wakil wali kota. Padahal, peranan wakil wali kota tidak dapat dianggap minor, karena memiliki tugas-tugas atributif yang melekat dan delegatif sebagai kesepakatan pembagian peran dengan Wali Kota.
Baca Juga: Komunitas Moge di Jabar dan Bandung Terbesar, Triumph Luncurkan Showroom Kelas Internasional
"Tugas seperti penanggulangan kemiskinan yang diamanahkan kepada Wakil Wali Kota sebagai ketua TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) menghadapi tantangan nyata di Kota Bandung, terlebih dalam era pasca pandemi dan pembatasan kegiatan masyarakat, isu pemulihan ekonomi menjadi concern utama yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua pihak, terutama oleh Pemerintah Kota Bandung," ungkapnya.
Belum lagi tugas wakil wali kota lainnya, di mana Kota Bandung harus menghadirkan layanan prima bagi warganya yang sudah barang tentu tidak dapat dianggap sepele.
