Network
GALAMEDIA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa 110 juta warga menginginkan penundaan pemilu. Informasi ini diketahui lewat big data.
Namun klaim data itu dpertanyakan pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha!.
"Agak mustahil ada 110 juta big data warganet yang setuju penundaan pemilu, dari mana sumber datanya?" Tanya Pratama di Semarang, Senin 11 April 2022.
Baca Juga: Pariwisata dan Kualitas Hidup
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo sudah menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu, atau tetap akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024.
Pratama mengemukakan hal itu sekaligus menjawab polemik penundaan pemilu yang muncul setelah klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan bahwa 110 juta warga menginginkan penundaan pemilu. Informasi ini diketahui lewat big data.
Namun, lanjut Pratama, sampai sekarang dari pihak Luhut Binsar Pandjaitan belum membuka data tersebut, padahal banyak pihak mendorong agar LBP membuka data tersebut.
Baca Juga: WADUH! Omicron Punya Dua Saudara Baru, Lebih Menular atau Berbahaya?
Dikatakan pula oleh Pratama bahwa harus jelas proses bagaimana dan dari mana data ini diambil sehingga tidak timbulkan polemik di tengah masyarakat.
Menurut dia, secara teknis ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya.
