Ribuan Honorer Tenaga Kesehatan Geruduk Kantor DPRD Garut Sampaikan Sejumlah Tuntutan

- 23 Juni 2022, 21:25 WIB
Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes yang tergabung dalam FKHNN Kabupaten Garut mendatangi Gedung DPRD Garut di Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 23 Juni 2022.
Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes yang tergabung dalam FKHNN Kabupaten Garut mendatangi Gedung DPRD Garut di Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 23 Juni 2022. /Agus Somantri/Galamedia/

GALAMEDIA- Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHNN) Kabupaten Garut mendatangi Gedung DPRD Garut di Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 23 Juni 2022.

Kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat tersebut untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait hak-hak honorer yang sudah bekerja belasan hingga puluhan tahun di intansi kesehatan, dengan adanya kebijakan pemerintah yang berencana akan melakukan penghapusan pegawai honorer pada 2023 mendatang.

Koordnator aksi, Emul Mulyana, mengatakan ada tiga tuntutan yang disampaikan pihaknya dalam aksi tersebut, yaitu pertama, tambahkan quota PPPK untuk honorer nakes dan no nakes sekaligus alokasi penggajiannya dari pemerintah pusat. Kemudian, kedua, tidak ada pengangkatan ASN jalur umum sebelum terangkatnya semua honorer.

Baca Juga: Widyawati: Saat Dirawat Intensif, Mendiang Rima Melati Sempat Cuci Darah Rutin

"Dan ketiga, tidak menerima peserta testing PPPK dari swasta dan honorer dari luar Garut," ujarya di Gedung DPRD Garut di Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaaaten Garut, Kamis 23 Juni 2022.
 
Selain itu, Emul juga meminta agar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dan Direktur Rumah Sakit dapat selalu mengijinkan honorer untuk menyampaikan aspirasi tanpa ada tekanan dan intimidasi dari manapun.

Emul juga menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang hanya mengusulkan sekitar 1.200 formasi PPPK tenaga kesehatan ke pemerintah pusat.

Baca Juga: Meski Dua Tahun Pandemi Covid-19, 300 lulusan SMK LPPM RI Berhasil Terserap Dunia Kerja

Padahal menurutnya jumlah keseluruhan ada 2.064 tenaga kesehatan yang terdata dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).

"Padahal jelas disampaikan Kemenkes jika yang berhak mengikuti rekrutmen PPPK ialah semua Nakes yang terdaftar di SISDMK yang jumlahnya 2000 lebih se-kabupaten Garut. Sedangkan yang diajukan (pemkab Garut) hanya sekitar setengahnya," ucapnya.
 
Setelah puas melakukan orasi, para peserta aksi pun kemudian masuk ke ruang  rapat DPRD Garut untuk melakukan audensi bersama anggota Komisi 4 DPRD Garut, Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Yana, Kepala BKD Garut, Didit Fajar Purwadi, dan Kabid SDK Dinkes Yodi S.  

Baca Juga: Temui Surya Paloh, AHY Ngaku Visi Misi Demokrat dan Nasdem Miliki Kesamaan

Halaman:

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

x