Network
GALAMEDIANEWS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) membutuhkan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Komisioner Bawaslu KBB Bidang Penanganan Pelanggaran, Ai Wildani Sri Aidah mengatakan, total kebutuhan anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan barang dan jasa sekitar Rp14 miliar dan Rp8 miiar untuk honorarium panitia Ad Hoc.
"Ada dua pos besar pembiayaan Bawaslu KBB yang bersumber dari dana APBD. Untuk honorarium panitia Ad Hoc seperti pengawas di tingkat kecamatan, desa, dan TPS yang mencapai Rp8 miliar, serta pengadaan barang dan jasa Rp14 miliar," kata Ai Wildani Sri Aidah, Senin 25 Juli 2022.
Baca Juga: Hadapi Tim EPPD Jabar, Bupati Sumedang Tekan Bawahannya Kooperatif
Ia menambahkan, Bawaslu sudah mengusulkan kepada Pemkab Bandung Barat dan DPRD KBB terkait dengan kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2024.
Menurutnya, anggaran yang diusulkan dari APBD KBB tersebut sama sekali tak terkait dengan anggaran ketua dan komisioner Bawaslu.
"Untuk ketua dan komisioner Bawaslu sudah dicover dari APBN," tandasnya.
Ia pun berharap anggaran yang diajukan tersebut bisa terealisasi, mengingat penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU tapi ada Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca Juga: KCIC Siapkan SDM Operasional KCJB
"Anggarannya harus sudah ada pada saat tahapan PilkadaKBB yang dimulai tahun depan," imbuhnya.
