Network
GALAMEDIANEWS - Jumlah tenaga kerja kontrak (TKK) di Pemkab Bandung Barat yang mencapai sekitar 3.665 orang membebani APBD Kabupaten Bandung Barat (KBB)
Pasalnya dengan jumlah sebanyak itu menyedot anggaran sekitar Rp145 miliar yang di simpan dalam anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Menurut anggota DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya besarnya gaji atau honor TKK pada akhirnya akan menjadi persoalaan apabila APBD KBB mengalami defisit seperti yang terjadi sekarang ini.
Baca Juga: Sidang Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Dilanjutkan ke Pemeriksaan Saksi
"Wajar jika sekarang Pemkab Bandung Barat hanya sanggup membayar gaji TKK selama sembilan bulan. Karena memang hingga akhir tahun 2021 mengalami defisit Rp 478 miliar yang sampai sekarang keuangan KBB belum pulih," kata mantan Ketua Komisi 1 DPRD KBB ini, Senin 1 Agustus 2022.
Ia menerangkan pada saat dirinya masih di Komisi 1, pada awal Januari 2022 sudah menyarankan kepada Pemkab Bandung Barat untuk melakukan seleksi terhadap TKK.
"Waktu itu, Komisi 1 sudah pernah membahas persoalan itu dengan Badan Keuangan dan Awet Daerah (BAKD) dan Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB. Karena jumlah TKK terlalu besar sehingga membebani APBD, makanya diusulkan untuk mengurangi TKK melalui proses seleksi atau tes ulang secara bertahap," paparnya.
Baca Juga: MITOS atau FAKTA Ukuran Mr. P Mempengaruhi Kepuasan dalam Berhubungan Intim?
Ia menambahkan, usulan pengurangan TKK dari mulai Januari sampai Juli 2022 sebanyak 1.600 orang. Berdasarkan hitungan jika pengurangan itu dilakukan maka akan terjadi penghematan anggaran sebesar Rp80 miliar.
"Seharusnya TKK di Pemkab Bandung Barat itulah sesuai dengan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Harapan kami juga, TKK itu harus diprioritaskan ber-KTP KBB karena honor yang mereka terima itu dari pendapatan asli daerah (PAD) KBB," tandasnya.
