Pilkada Serentak 2020 Di Jabar Tiga Daerah Rawan Pelanggaran

- 13 November 2019, 12:19 WIB

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencatat ada tiga daerah dari delapan yang dinilai rawan pelanggaran pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kabupaten/kota serentak 2020 mendatang.

Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Pangandaran. Penilian tersebut dilihat dari pengalaman Pilkada 2015, pelanggaran yang terjadi di tiga daerah tersebut di dominasi oleh pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negri (ASN), politik uang serta politisasi SARA termasuk penyebaran berita bohong.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga pada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Lolly Suhenty mengatakan, ada strategi yang dilakukan oleh bawaslu Jawa Barat melalui sistem yang dibuat oleh Bawaslu RI yaitu dengan, penyusunan indeks potensi pelanggaran.

"Dengan penyusunan indeks potensi pelanggaran ini bermafaat untuk penyusunan strategi pengawasan serta dalam penindakan pelanggaran pemilu," kata Lolly disela-sela acara gathering Bawaslu beserta awak media di Jayagiri Resort Cikole, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/13/2019).

Selain tiga daerah yang dianggap rawan kata Lolly, dari hasil pengalaman pilkada 2015, Kota Depok adalah daerah yang tercatat paling minim pelanggaran, baik berkaitan dengan netralitas ASN maupun praktik politik uang.

"Pilkada 2015 akan menjadi acuan kami dalam memperketat pengawasan pemilu serta penyusunan strategi, terlebih lagi untuk daerah yang terdapat petahan sebagai bakal calon kepela daerah, pelanggaran curi start kampaye dan netralitas ASN besar kemungkinan terjadi," ucap dia.

Lolly berharap dengan adanya, Indeks pontesi pelanggaran pemilu bisa menekan angka pelanggara di semua daerah yang menyelenggaran pilkada demi terciptanya demokrasi yang seutuhnya. Apalagi netralitas ASN sangat menjadi sorotan dalam pilkada serentak 2020 mendatang. Maka sosialisasi tentang integritas seorang ASN akan digalakan.

“Diharapkan dengan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan indeks pelanggaran pemilu ini, mampu melahirkan pemilu yang demokratis,” tuturnya.

Sementara itu Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan, ada catatan khusus untuk pemilu 2020 mendatang selain terkait netralitas ASN, yaitu berkaitan dengan akuntabilitas keuangan daerah.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X