Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Masih Sering Berbenturan

- 13 November 2019, 21:53 WIB
Direktur Eksekutif The Jakarta Institute, Reza Fahlevi.

PEMERINTAH pusat dan daerah harus berjalan seiringan dalam menjalankan program pembangunan jika ingin mendapatkan bonus demografi dan Indonesia maju pada 2040 mendatang.

Namun pada nyatanya dengan Undang-Undang Otonomi Daerah malah membuat keselarasan program pemeritah pusat dan daerah tidak terlalu baik. Bahkan sering terjadi berbenturan kebijakan antar pemeritah pusat dan daerah.

Direktur Eksekutif The Jakarta Institute, Reza Fahlevi mengatakan, dengan adanya benturan kebijakan yang terjadi antara pusat daerah, malah memperlihatkan ego sektoral dari masing-masing kepala daerah.

"Namun sikap ego sektoral juga bukan hanya di daerah tapi juga di Instansi Pemerintah Pusat masih belum satu visi dan misi," kata Reza di Bandung, Rabu (13/11/2019).

Saat ini menurut Reza, pada masa pemerintahan Joko Widodo, seluruh kebijakan presiden wajib diikuti oleh pemerintah daerah. Tujuannya agar semua seirama baik itu instansi vertikal maupun yang horizontal.

Namun, kata Reza, hal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan. Faktanya masih banyak kebijakan pemerintah pusat yang masih berbenturan dengan kebijkan pemerintah di daerah.

"Contohnya tentang Revisi UU Otda tahun 2014 tentang Minerba, yang sekarangmasih belum selaras antar pemerintah pusat dan daerah," ucap dia.

Reza mengatakan, semula kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan. Setelah UU Otda direvisi maka kewenangan tersebut ditarik semuanya ke Provinsi. Daerah hanya kebagian Rekomendasi Teknis (Rekomtek) sebagai salah satu prasyarat untuk mengeluarkan IUP tersebut di Dinas ESDM dan bekerjasama dengan Dinas PTSP.

"Tapi lagi-lagi, daerah (kabupaten/kota) tidak mau kalah langkah dengan mengeluarkan beberapa Perda yang bisa menghalangi keluarnya IUP dengan pertimbangan demi melindungi yang menjadi kerugian bagi masyarakat," katanya.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X