Empat Pelaku Pajak Fiktif Ditetapkan Sebagai Tersangka

- 18 November 2019, 13:06 WIB

DITRESKRIMSUS Polda Jabar bersama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat, mengungkap kasus pidana perpajakan. 

Empat orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, yaitu berinisial AAP alias A, AS alias DAS, AP, dan R.

"Mereka merupakan pengusaha yang diduga dengan sengaja membuat perusahaan fiktif, disertai dengan transaksi dan faktur pajak fiktif," ujar Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan DJP Jawa Barat, Rustana Muhamad di Mapolda Jawa Barat, Senin (18/11/2019). 

Rustana mengatakan, keempat tersangka ini dengan sengaja menerbitkan dan atau mengedarkan dan atau menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Atas praktik pidananya ini, kerugian mencapai Rp 98 miliar. 

Praktik yang dilakukan empat tersangka ini diawali sekitar Juli 2018 dengan membuat tiga perusahaan berbeda, yaitu PT LSE, PT SPJ dan PT PIK, dalam rangka menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FPTBTS). 

Kegiatan tiga perusahaan itu berkaitan dengan niaga bahan bakar minyak (BBM). Namun dalam kenyataannya perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan niaga bahan bakar minyak dari instansi yang berwenang, tidak memiliki gudang tangki penampung bahan bakar minyak, dan tidak pernah melakukan pembelian stok BBM solar untuk dijualbelikan.

"Dalam membuat atau mengunggah faktur pajak TBTS tersebut, tersangka AS dibantu oleh tersangka AAP yang berperan sebagai operator pengunggah faktur pajak berbentuk elektronik," ucapnya. 

Faktur pajak atas mama PT LSE, PT SPJ dan PT PIK tersebut oleh tersangka AS dan tersangka AAP jual kepada sesama penerbit faktur seharga antara 0,5 persen sampai 1 persen dari nilai pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak.

Selain memasok faktur pajak masukan kepada sesama penerbit faktur pajak TBTS, tersangka AS dan tersangka AAP juga menerbitkan faktur pajak kepada para pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, seharga antara 5 persen sampai dengan 8 delapan persen dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.

Halaman:

Editor: Efrie Christianto


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X