Sebanyak 37 Persen ASN, Ternyata Latar Belakang Pendidikannya Tak Sesuai Kompetensi

- 18 November 2019, 14:46 WIB

LEMBAGA Administrasi Negara (LAN) menyatakan, bahwa sebanyak 37 persen aparatur sipil negara (ASN) memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai kompetensi. Ketidakcocokan antara pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan dapat menghambat akselerasi pembangunan.

Menurut Deputi Kajian dan Inovasi Manajemen Sipil Negara LAN, Agus Sudrajat, kesenjangan kompetensi tersebut bakal diisi dengan kursus berdasarkan panduan dari Kamus dan Standar Kompetensi Bidang Pelatihan ASN. Apalagi, dengan berlakunya Peraturan Menteri PAN-RB tentang Manajemen Talenta, maka tahun 2020 semua ASN sudah harus memiliki kompetensi.

"Kita akan mengubah sistem training. Metodologi pendidikan dan pelatihannya juga diubah sehingga membentuk ASN punya kompetensi. Kalau kamus dan standar ini diterapkan di semua pemerintah daerah, akan sangat mendorong percepatan pembangunan," terangnya di Fifteen Cafe Bandung, Senin (18/11/2019).

Penggunaan Kamus dan Standar Kompetensi Bidang Pelatihan ASN tersebut tidak sama di setiap daerah karena akan disesuaikan dengan karakteristik daerah. "Yogyakarta yang sarat dengan jasa dan Jawa Barat yang banyak industri itu pasti berbeda rujukannya," ujarnya.

Ia menyebutkan, dengan kompetensi yang dimiliki ASN berdampak pada kinerja institusi pemerintah yang bagus. Ia mencontohkan, tidak sedikit posisi kepala dinas diduduki oleh sumber daya manusia yang kurang tepat.

"Misalnya, guru menjadi kepala dinas perikanan atau guru matematika menjadi kepala dinas perindustrian. Ini banyak terjadi di daerah. Bukannya kita memandang sebelah mata guru, tetapi perekrutannya yang harus lebih kita perbaiki," katanya.

Agus melanjutkan, pihaknya ingin membuat kompetensi dari yang sifatnya umum menjadi sangat spesifik. Hal ini menuntut ASN harus memiliki keahlian atau spesialisasi.

"Pak Presiden sudah mengingatkan bahwa ASN jangan lagi terlena dan tidak membuang-buang anggaran untuk urusan yang tidak bermanfaat," ucapnya.

Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Mudzakir mengatakan, keberadaan kamus dan standar kompetensi akan berperan besar dalam mendukung standardisasi kompetensi serta mewujudkan sistem merit untuk ASN, khususnya visi dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Halaman:

Editor: Efrie Christianto


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X