KPK Respon Statmen Mendagri Soal OTT pada Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

- 18 November 2019, 23:00 WIB

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah oleh KPK bukan prestasi hebat.

"Ada lebih 120 kepala daerah yang diproses KPK dalam kasus suap, pengadaan, perizinan ataupun pencucian uang. Sebanyak 49 diantaranya diproses dari OTT, terbanyak tahun 2018 22 OTT dan 2019 sembilan OTT," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Ia menyatakan jika tak ada pengungkapan kasus korupsi daerah, bukan tak mungkin banyak pihak akan berpikir kondisi sedang baik-baik saja.

"Bahkan terkait pendanaan dalam kontestasi politik tidak menjadi perhatian yang serius," ujar Febri.

Oleh karena itu, kata dia, KPK juga secara seimbang menindak dan mencegah. Menurut dia, ada tiga upaya pencegahan utama yang dilakukan KPK terkait hal tersebut.

"Pertama, menggagas program koordinasi dan supervisi pencegahan di seluruh daerah. Kedua, usulan penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Ketiga, pencegahan di sektor politik, termasuk terkait pendanaan politik," tuturnya.

Ia menegaskan upaya pencegahan itu dilakukan, selain agar risiko korupsi bisa lebih ditekan, KPK juga berharap masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah.

Selain itu, ucap dia, yang terpenting adalah agar biaya proses demokrasi yang tidak murah ini tidak justru menghasilkan korupsi yang akibatnya bisa jauh lebih buruk pada masyarakat.

"Kami mencoba berprasangka baik, pernyataan tersebut lebih sebagai upaya pemetaan masalah dan otokritik yang sedang dilakukan Kemendagri terkait korupsi kepala daerah," kata dia.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X