Mahalnya Biaya Politik Penyebab Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi

- 18 November 2019, 23:59 WIB

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah melakukan penindakan kurang lebih 120 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi maupun pencucian uang. Dimana kepala daerah yang ditangkap dalam OTT ada sekitar 49 kepala daerah.

Untuk ditahun 2018, ada sekitar 22 kepala daerah ditangkap OTT. Kemudian di tahun 2019 ada sekitar sembilan kepala daerah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa proses hukum terhadap kepala daerah membuka tabir adanya persoalan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.

Menurut Febri, bila KPK tak melakukan pengungkapan kasus, bukan tidak mungkin setiap pihak menganggap tidak ada persoalan Pilkada langsung.

Dimana diketahui, bahwa dengan tingginya biaya politik yang dipicu salah satunya oleh mahar politik membuat kepala daerah rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya selama kampanye yang telah dikeluarkan hingga terpilih kembali.

"Jika, tidak ada pengungkapan kasus korupsi daerah seperti ini, bukan tidak mungkin banyak pihak akan berpikir kondisi sedang baik-baik saja. Bahkan terkait pendanaan dalam kontestasi politik tidak menjadi perhatian yang serius," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019).

Febri menjelaskan itu, lantaran menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah korup bukan prestasi hebat.

Febri mencoba berprasangka baik, pernyataan yang disampaikan Tito Karnavian. Menurutnya, Tito menyampaikan hal itu sebagai upaya pemetaan masalah dan otokritik terkait korupsi Kepala Daerah.

KPK berharap Kemendagri yang dipimpin Tito secara serius dapat menjadi mitra yang kuat untuk mencegah korupsi di daerah.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X