SPTSK SPSI Khawatir Perubahan SE Jadi SK dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Berpolemik

- 1 Desember 2019, 18:37 WIB

MESKI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani Surat Keputusan (SK) Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Jawa Barat tertanggal 1 Desember 2019 ini, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPTSK SPSI) Kabupaten Bandung, mengkhawatirkan keputusan itu menjadi polemik di kalangan para buruh dan pengusaha. 

Pihak buruh mengkhawatirkan perwakilan dari pihak pengusaha/perusahaan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas perubahan SK tersebut dari 

Surat Edaran (SE) Nomor 561/75/Yanbangsos/2019 tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Jawa Barat 2020 tertanggal 20 November 2019 lalu. 

Hal itu diungkapkan Ketua PC SPTSK SPSI Kabupaten Bandung Uben Yunara kepada galamedianews.com melalui sambungan telepon selular, Ahad (1/12/2019).

"Kemarin gubernur mengeluarkan SE, sekarang SE menjadi SK, ini akan menjadi tarik ulur di kalangan pengusaha. Tidak menutup kemungkinan keluarnya SK ini ada pihak yang mem-PTUN-kan. Karena masyarakat maupun para pengusaha melek hukum, bahkan akan menjadi perhatian pakar hukum. Persoalan ini dikhawatirkan akan berlarut-larut dan berdampak pada pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat ketika SK itu ke PTUN, sehingga yang membuat polemik ini adalah gubernur," papar Uben. 

Kekhawatiran para buruh itu, imbuh Uben, ketika SK ini berujung pada gugatan ke PTUN dari pihak lain, pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota 2020 tak bisa dilaksanakan per 1 Januari 2020 mendatang. Artinya pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota pada masa kerja tahun 2020, masih menggunakan upah minimum kabupaten/kota 2019. 

"Apakah gubernur bertanggungjawab? Karena munculnya polemik pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota 2020, dipicu oleh munculnya SE menjadi SK," katanya.

Menengok munculnya SE itu, kata Uben, diduga gubernur lebih memikirkan pengusaha yang dikhawatirkan perusahaan pindah ke luar Provinsi Jawa Barat. "Sebenarnya, pengusaha konsisten tak akan memindahkan perusahaannya. Enggak ada kamusnya pengusaha memindahkan perusahaannya," katanya. 

Jadi munculnya SE dari sejak awal membuat sikap gubernur blunder, karena pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota melalui SE tersebut. 

Halaman:

Editor: Efrie Christianto


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X