Advokat Minta Calon Kepala Daerah Hindari Politik Uang

- 3 Desember 2019, 19:42 WIB
ilustrasi /dok

PARA advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) meminta para calon kepala daerah untuk menghindari politik uang. Mereka juga menyatakan sikap agar mantan terpidana kasus korupsi tidak turut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Mia Lubis mengatakan, politik uang harus benar-benar dihindari dalam Pilkada. Bahkan lebih jauh mantan koruptor juga seharusnya tidak diperbolehkan turut dalam bursa calon kepala daerah.

"Saya yakin bila dalam proses pilkada menggunakan politik uang maka ia akan berusaha mengembalikan modal dengan cara cepat, karenanya tak heran bila ada kepala daerah yang baru beberapa waktu menjabat kemudian ditangkap KPK karena diduga korupsi," ucap Mia Lubis di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Oleh karena itu, ia meminta para calon kepala daerah untuk menghindari politik uang dalam proses Pilkada. Di satu sisi perlu juga ada aturan tegas mengenai mantan koruptor yang akan ikut Pilkada.

"Peraturan KPU saat ini belum mengatur terkait larangan mantan koruptor nyalon kepala daerah. Karenanya, jika saat pencalonan atau pendaftaran nanti tidak termuat larangan tersebut, maka mantan narapidana perkara korupsi, masih boleh menjadi calon kepala daerah," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap segera ada aturan yang melarang mereka mencalonkan diri.

"Ini demi kredibilitas hasil Pilkada agar sesuai dengan harapan masyarakat bahwa seorang pemimpin adalah orang yang bersih dan belum pernah ada cacat moral," kata Mia yang bernama lengkap Siti Jamaliah Lubis itu.

Pihaknya berharap larangan mantan koruptor menjadi calon kepala daerah harus termuat dalam Peraturan KPU. Untuk itu revisi peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 harus segera dilakukan.

Mia mencontohkan, untuk menjadi advokat saja salah satu syaratnya tidak pernah dipidana dengan ancaman hukumannya minimal lima tahun.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X