Menkumham Resmikan 130 Desa Sadar Hukum di Wilayah Jabar

- 4 Desember 2019, 16:20 WIB
Menkumham Yasonna H. Laoly memberikan penghargaan kepada Kota Bandung yang diwakili Sekda Ema Sumarna, di Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (4/12/2019). /ist

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly meresmikan 130 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di 96 kecamatan pada 21 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Program itu diluncurkan untuk meningkatkan kinerja, integritas dan berkontribusi dalam membangun hukum dan HAM di Provinsi Jawa Barat.

"Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (4/12/2019).

Yasonna menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di hadapan stakeholders Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung.

Yasonna mengatakan, bagi desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, diharapkan dapat tetap mempertahankan prestasi masyarakatnya dalam bersikap dan berperilaku taat hukum. Pasalnya, pada setiap tahun akan dilakukan evaluasi kembali.

Adapun bagi desa/kelurahan yang belum atau masih dalam rintisan sebagai desa/kelurahan sadar hukum, Yasonna mendorong untuk terus memperbanyak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di wilayahnya.

"Sehingga dapat memenuhi kriteria penilaian untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum di masa yang akan datang," tuturnya.

Pelaksanaan kegiatan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Jawa Barat merupakan wujud adanya sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

Yasonna mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkontribusi dalam pelaksanaan Pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Binaan sampai dengan terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

"Saya selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengapresiasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat yang memiliki komitmen tinggi dalam membina wilayahnya. Khususnya dengan mengalokasikan anggaran pembinaan kepada seluruh desa/kelurahan yang sudah berstatus Desa/Kelurahan Sadar Hukum," jelasnya.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X