Satpol PP: Kawasan Jalan Martadinata Harus Bebas dari Reklame

- 4 Desember 2019, 19:28 WIB
Kabid Trantribum Satpol PP Kota Bandung Taspen Effendi (kiri) memberikan penjelasan kepada wartawan terkait reklame di Kota Bandung, Rabu (4/12/2019).

SATPOL PP Kota Bandung memprogramkan kawasan Riau atau Jalan L.L.R.E Martadinata bebas reklame liar pada akhir tahun ini. Meski begitu, ruas jalan lain pun tetap menjadi target penertiban. Sepanjang Januari hingga Desember ini, sebanyak 1.107 reklame liar ditertibkan Satpol PP Kota Bandung.

"Untuk program 2019 ada satu kali lagi penertiban reklame. Akhir tahun ini, kami akan mengclearkan Jalan Riau bersih dari reklame (liar, red) karena kawasan itu masuk zona tematik kota tua," ungkap Kepala Satpol PP Kota Bandung Radian Setiadi, melalui Kabid Trantribum Satpol PP Kota Bandung Taspen Effendi, di Jalan Dalem Kaum, Rabu (4/12/2019).

Berdasarkan Perwal 005 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelangaraan Reklame, ungkap Taspen, kawasan Riau atau Martadinata
merupakan zona tematik. Sehingga reklame di sana pun dibatasi jumlahnya. Untuk jenis bando hanya diperbolehkan satu unit.

"Itu (bando, red) sudah ada yang terpasang, memiliki izin dan sudah bayar pajak di deket Riau Junction. Selain di titik itu, enggak boleh karena hanya satu bando saja yang diperbolehkan berdiri di kawasan Riau sesuai aturannya," ungkap Taspen.

Pada Senin (2/12/2019) malam hingga Selasa (3/12/2019) dini hari, pihanya pun menertibakan bando di kawasan Riau yang berada diantara Jalan Banda dan Jalan Halmahera. Reklame itu tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak.

"Selain itu ada juga billboard depan Hotel Crown dan neonbox di Pasirkoja yang kami tertibkan kemarin malam," tandasnya.

Dikatakannya, Satpol PP tidak akan putus asa dalam menertibkan reklame yang konon dikatakan sangat karut marut. Terbukti, sepanjang tahun ini dari Januari sampai Desember sebanyak 1.107 rekklame ilegal ditertibkan, di mana 43 di antaranya merupakan reklame yang sifatnya permanen seperti bando, bilboard dan neonbox.

"Reklame ini langsung kita potong dan ada pula yang disegel. Untuk yang disegel volumenya sedikit, lebih banyak dipotong. Kenapa dipotong? Karena belum punya izin dan belum bayar pajak. Kalau punya izin, tapi tidak bayar pajak, kita segel," ungkapnya.

Terkait anggaran untuk penertiban reklame, Taspen mengaku, pihaknya tidak khawatir karena sudah dialokasikan. Setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 15 juta hingga Rp 20 juta sekali penertiban untuk sewa alat berat dan tenaga ahli.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X