'Ngelike' Calon Bupati, Sanksi Administrasi dan Pidana Menanti ASN

- 5 Desember 2019, 13:03 WIB
Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin

JELANG Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Kabupaten Bandung,  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh Kepala Desa, untuk tetap menjaga netralitas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin mengatakan, dari pengalaman Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018 dan Pemilu serentak 2019,  pihaknya masih mendapati ASN yang tidak netral, kepala Desa  yang tidak netral bahkan incrah dan vonis di pengadilan.

"Menjelang Pilkada Serentak 2020 ini, kami mengingatkan dan mengajak kepada ASN dan kepala desa serta perangkat desa agar bersikap netral, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. ujar Januar kepada galamedianews.com di Soreang, Kamis (5/12/2019).

Menurutnya, terkait pelanggaran netralitas ASN ada dua jalur yang ditempuh.

"Kalau pelanggaran administratif kita rekomendasi ke KASN, melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. nanti direkomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan sanksi administrasi.  Selain pelanggaran administrasi terdapat pelanggaran pidana pemilihan," katanya.

Januar mengingatkan, selain pelanggaran administrasi juga ada pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana pemilihan sesuai pasal 188 juncto pasal 71 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Bahwa setiap pejabat negara, aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang melanggar ketentuan pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta," katanya.

Ia menegaskan, netralitas ASN merupakan azas yang terdapat di dalam Undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netralitas ASN telah diatur dalam PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

"Aktivitas di media sosial tidak akan luput dari pengawasan jajaran Badan Pengawas Pemilu," tegasnya.

Halaman:

Editor: Brilliant Awal


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X