40 Persen Kota/Kabupaten di Indonesia Belum Berikan Pelayanan Berbasis HAM

- 8 Desember 2019, 15:21 WIB

DARI 514 kota dan kabupaten di Indonesia, 40 persen di antaranya dinilai belum memberikan pelayanan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia).

"Setiap tahunnya Kementrian Hukum dan HAM, melakukan penilaian kepada seluruh kota dan kabupaten yang berjumlah 514. Dari keseluruhan tersebut, sekitar 60 persen yang memenuhi kualifikasi HAM," ungkap Dirjen HAM Kemenkumham, Mualimin Abdi kepada wartawan disela-sela Fun Walk Peringatan Hari HAM Sedunia ke 71 di Kiara Artha Park, Jln. Terusan Jakarta, Kota Bandung, Ahad (8/12/2019).

Menurutnya, dalam penilaian tersebut terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi dalam pelayanan pemerintah daerah. Seperti hak anak, perempuan, difabel, lingkungan dan lain sebagainya.

Dikatakannya, setiap tahun terus dilakukan evaluasi terkait pelayanan pemda berbasis HAM tersebut. Pasalnya terdapat data yang berbeda tiap tahunnya.

"Target kami setiap kota dan kabupaten di Indonesia, peduli akan Hak Asasi Manusia. Karena pelayanan bupati dan wali kota dalam penyelenggaran pemerintahan, untuk pemenuhan HAM yang melingkupi berbagai aspek kehidupan," tuturnya.

Lebih jauh, dalam menjamin terpenuhinya HAM bagi masyarakat, di setiap UPT kemenkumham dan kantor imigrasi, akan disediakan posko pengaduan HAM.

"Nantinya bagi masyarakat yang merasa hak asasinya dilanggar maka dapat mengadukan ke posko tersebut," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Liberti Sitinjak mengatakan, hingga saat ini, sekitar 40 laporan pengaduan terkait HAM yang diterima oleh pihaknya.

"Cukup banyak laporan yang kami terima, dan dipastikan kami tanggapi dan respon. Karena itu, fungsi berbangsa dan bernegara," katanya.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X