Kisruh Pemecatan Dirut TVRI, DPR Dorong Helmy Yahya Luruskan Tuduhan Dewas

- 9 Desember 2019, 10:32 WIB
TVRI /dok

HELMY Yahya secara tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI oleh Dewan Pengawas (Dewas). Setelah dilengserkan, Helmy pun melawan dan bersikukuh tetap sebagai Dirut.

Di sisi lain, Dewas juga konsisten dengan keputusannya.  Pemberhentian yang diberlakukan berdasarkan SK Dewan Pengawas Nomor 3/2019 tanggal 4 Desember 2019 itu, mengharuskan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) turun tangan dan menyarankan masalah diselesaikan secara internal.

Kisruh yang terjadi di TVRI ini memunculkan reaksi dari DPR RI. Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhamad Farhan menyatakan, saat ini bola panas penyelesaian masalah berada di pihak Helmy Yahya. Ia menyarankan Helmy untuk berani membuka duduk permasalahan dengan transparan.

"Secara aturan justru sekarang Helmy yang harus menjelaskan tuduhan dari Dewas. Maka saya akan dorong Helmy untuk memberikan penjelasan atas tuduhan Dewas tersebut," tutur Farhan, Senin (9/12/2019).

Sedangkan untuk Dewas, kata Farhan, harus membeberkan alasan argumentatif mengapa memberhentikan Helmy Yahya yang terkesan tiba-tiba. "Saya juga mendesak Dewas mengevaluasi dengan objektif dan menggunakan parameter kuantitatif yang jelas," imbuhnya.

Lebih lanjut Farhan menilai, permasalahan tersebut harus dibahas dalam waktu terbatas selama tiga bulan dengan agenda rencana pada bulan pertama yaitu waktu bagi Hemy Yahya memberi penjelasan atau jawaban terhadap keputusan Dewan Pengawas. Untuk dua bulan berikutnya, adalah waktu bagi Dewan Pengawas menangggapi jawaban Helmy Yahya.

"Jadi waktu tiga bulan ini menjadi penentuan. Selama periode itu saya meminta semua karyawan TVRI tidak terlibat dalam perselisihan. Jangan membuat blok-blok dukungan. Tetap profesional dan menolak politisasi issue TVRI," tegasnya.

Selain itu, Farhan juga meminta Ombudsman untuk menuntaskan dugaan tindakan mal administrasi terhadap para kru TVRI. "Selanjutnya saya mendesak Ombudsman memutuskan perkara gugatan mal-administrasi soal honor kru teknis dan produksi TVRI yang tertunda dengan cepat dan lugas," tuturnya.

Selain Ombudsman, Farhan meminta pemerintah segera memberi kepastian perihal hak karyawan TVRI yang tertunda. "Sekaligus memohon Sekneg (Sekretaris Negara) segera menyetujui tunjangan kinerja karyawan TVRI yang terkendala masalah persetujuan selama dua tahun terakhir," katanya.

Halaman:

Editor: Brilliant Awal


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X