Meminimalkan Perilaku Koruptif, Hukum Harus Berikan Efek Jera

- 10 Desember 2019, 11:02 WIB
Diskusi bertemakan /ist

SUDAH bukan hal yang aneh jika praktik korupsi sangat berkaitan dengan kekuasan. Seperti halnya sempalan dalil Lord Acton, 'power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely'. Hal itu makin parah dengan sifat manusia yang cenderung rakus.

Pakar politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi mengatakan, korupsi cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Hal itu, ujarnya, diperkuat oleh data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut aparatur sipil negara (ASN), legislator, dan kepala daerah menempati peringkat tiga besar sebagai pihak yang melakukan korupsi.

"Korupsi sifatnya lebih mengarah ke kekuasaan. Ini dari hulu sampai hilir," katanya.

Muradi menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bertemakan "Dampak Korupsi Terhadap Lingkungan", di Universitas Sangga Buana, Bandung, Senin (9/12/2019). Acara tersebut digelar Kelompok Kerja Wartawan Gedung Sate dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia 2019.

Lebih lanjut Muradi menyatakan, kekuasaan yang memberi segala kenyamanan bagi pemiliknya cenderung menimbulkan perilaku koruptif. Ia pun yakin, selama kekuasaan itu membuat nyaman, maka korupsi akan terus ada. Bahkan pola korupsi yang dilakukan semakin canggih seiring perkembangan zaman.

Terkait posisi tiga besar pelaku korupsi yang diduduki ASN, legislator, dan kepala daerah, Muradi menilai wajar. Pasalnya, biaya politik di dalam negeri sangat mahal. "Problem politisi dia butuh untuk pemenangan (pemilu). Tahun ketiga, tahun keempat (jabatan) sudah sibuk untuk penyiapan periode berikutnya," tuturnya.

Oleh karena itu, Muradi menilai perlu upaya keras dan serius untuk menghilangkan korupsi. Terutama dengan memperbaiki sistem, baik dalam pemerintahan maupun penjaringan politik.

"Sistem yang diperbaiki. (Contohnya) dengan modernitas, seperti sistem di-online-kan. Mungkin tidak semua berhasil, tapi ini berjalan," ujarnya.

Hal yang tak kalah pentingnya, lanjut Muradi, yaitu perlu adanya keberanian dari aparat penegak hukum atau pemegang kebijakan. Ini penting untuk memberikan efek jera sehingga bisa meminimalisasi perilaku koruptif.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X