PT KAI Lakukan Peletakan Batu Pertama Masjid di Cihampelas Kota Bandung

- 12 Desember 2019, 16:30 WIB

PT Kereta Api Indonesia (KAI) melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan masjid di lahan aset perusahaan yang terletak Cihampelas 149. Hal ini sebagai bentuk PT KAI terhadap pembangunan sarana ibadah.

Executive Vice President PT KAI Daop 2 Bandung, Fredi Firmansyah mengatakan, pembangunan Masjid Baitus Sujuud menjadi bukti bahwa PT KAI mempunyai komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini pula mematahkan tuduhan pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebut bahwa PT KAI melakukan penggusuran masjid.

"Beberapa waktu lalu saat kami akan menertibkan aset ini, ada pihak penyerobot yang menghembuskan isu SARA dengan menyebutkan bawha kami akan melakukan penggusuran masjid. Sebuah upaya untuk membenturkan umat beragama dengan perusahaan," ucapnya di area Cihampelas, Kamis (12/12/2019).

Menurut Fredi, padahal pernyataan tersebut tidaklah benar. "Aset ini awalnya berupa rumah dinas, namun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab diubah menjadi rumah ibadah tanpa izin," katanya.

Kuasa Hukum PT KAI dari Kantor Hukum Law Firm ANDISST and Partner, Andi Sukandi menyampaikan bahwa aset  tersebut dikuasai tanpa hak dan kemudian diubah menjadi sarana ibadah tanpa izin dan sepengetahuan PT KAI. Bahkan, oknum penyerobot menggunakan isu SARA untuk melibatkan massa agar membantu mempertahankan aset yang bukan miliknya.

Andi menyebut, aset seluas 1.686 meter persegi tersebut merupakan milik mutlak PT KAI berdasarkan atas hak berupa AJB No. 232 sejak tahun 1954. Aset tersebut digunakan sebagai rumah dinas untuk tujuh pegawai PJKA dengan SPR No.46/Akom/75 tanggal 24 Juni 1975.

"Pada tahun 2007, aset tersebut ditertibkan dan penghuni diminta untuk mengosongkannya. Saat itu telah terjalin kesepakatan dengan tujuh penghuni dan mereka sudah menerima uang tali kasih serta dilaksanakan serah terima dengan PT KAI. Namun, anak cucu dari salah satu penghuni atas nama Hadiwinarso mewakafkan tanah negara tersebut kepada penghuni saat ini atas nama Hari Nugraha," jelasnya.

Menurut Andi, proses penyerahan dan pemberian wakaf tersebut adalah pelanggaran hukum karena benda yang dijadikan wakaf merupakan tanah milik orang lain dalam hal ini milik PT KAI. Selain itu, bangunannya pun bukanlah cagar budaya sehinggga warga tidak perlu khawatir.

"Atas dasar itu, PT KAI berhak mengambil kembali aset tersebut yang merupakan milik negara," katanya.

Halaman:

Editor: Efrie Christianto


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X