Hampir Semua Perangkat Desa Ganjar Sabar Mengundurkan Diri

- 16 Desember 2019, 16:38 WIB

PASCA dilaksanakannya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Bandung pada 2019 lalu, hampir semua perangkat Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg mengundurkan diri, mulai dari pejabat kaur, kasi dan staf desa.

"Namun untuk Sekretaris Desa Ganja Sabar belum diketahui pasti, apakah mengundurkan diri atau tidak karena setelah pelaksanaan pilkades tidak ada masuk kerja dan belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada kepala desa terpilih," kata Kepala Desa Ganjar Sabar, Siti Hasanah kepada wartawan di sela-sela pertemuan dengan berbagai pihak untuk membahas reformasi birokrasi di Pemerintahan Desa Ganjar Sabar, Senin (16/12/2019).

Karena mengalami kekosongan aparatur Desa Ganjar Sabar, mulai dari kaur, kasi dan staf desa tersebut, imbuh Siti, pihaknya menunjuk sejumlah pelaksana tugas sementara di desanya untuk kelangsungan pelayanan kepada masyarakat. Supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Alhamdulillah, tak sampai mengganggu pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat. Karena kami segera menunjuk Plt (pelaksana tugas sementara) untuk melanjutkan pelayanan kepada masyarakat," kata Siti.

Ia mengatakan, pelayanan kepada masyarakat, sampai saat ini tetap berlangsung kondusif. Namun untuk menindaklanjuti pascapengunduran diri aparatur desa tersebut, pada Senin ini kades, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan pertemuan untuk membahas reformasi birokrasi di Pemerintahan Desa Ganjar Sabar. Hadir pula sejumlah tokoh masyarakat Desa Ganjar Sabar, yakni Ade Nurdin, H. Ade Abdul Azis, Umar Hasanudin, S.H., dalam pembahasan reformasi birokrasi pemerintahan di desa tersebut.

Siti mengatakan, reforrmasi birokrasi ini penting untuk dilakaanakan karena ia sebagai kepala desa terpilih dan baru beberapa pekan ini menjabat banyak program kerja yang harus dilaksanakan.

"Kami berharap masyarakat bisa merasakan apa yang sempat dikampanyekan saat pilkades lalu. Makanya untuk melaksanakan program kerja itu, salah satunya melaksanakan reformasi birokrasi," katanya.

Sebagai kepala desa, pihaknya sedang merencanakan assesment atau seleksi perangkat desa. "Hal itu sebagai tindaklanjut dari seluruh perangkat desa mengundurkan diri. Sehingga kami harus segera melaksanakan seleksi perangkat desa yang baru untuk  penggantinya untuk menunjang pelayanan di pemerintahan desa," jelasnya.

Apalagi pada akhir tahun ini, banyak program kerja yang harus segera dilakanakan di pemerintahan desa. Mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) untuk menentukan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kegiatan program desa (RKPDes) 2020.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X